Komisi IV DPR telah menyetujui usulan anggaran Perum Bulog pada tahun 2012 sebesar 17,6 triliun. Pendapat tersebut mengemuka saat Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron memimpin RDP dengan Direktur Utama Perum Bulog Soetarto Alimuso, di Gedung DPR Senayan Jakarta Pusat, Kamis, (20/10) siang.

Herman Khaeron menambahkan, subsidi Raskin sebesar 15,7 triliun lebih yang meliputi sasaran 17,488.007 RTS, alokasi 15 kg/RTS/bulan, durasi 12 bulan HPB Rp.6.558,-/kg harga jual Rp.1.600,-/kg subsidi harga Rp.4.958,-/kg serta cadangan beras pemerintah sebesar 2 triliun atau setara dengan 300.000 ton beras.

Herman Khaeron mengatakan bahwa anggaran yang telah disetujui harus mengutamakan pengadaan beras dalam negeri. Selanjutnya Komisi IV DPR akan membahas secara mendalam pada Rapat Dengar pendapat selanjutnya terhadap kebutuhan subsidi raskin untuk tahun anggaran 2012, ungkap Herman. "Komisi IV DPR juga meminta kepada Perum Bulog untuk segera menindaklanjuti temuan hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 Tahun 2011 termasuk hasil temuan BPK pada tahun-tahun sebelumnya,"ujarnya.

Sementara itu, Dirut Perum Bulog Soetarto Alimuso mengakui bahwa ketahanan pangan masih merupakan pilar bagi pembangunan sektor-sektorlainnya, karena tidak satupun negara dapat membangunan perekonomiannya tanpa terlebih dahulu menyelesaikan pangannya. Secara sektoral kebijakan pemerintah dalam ketahanan pangan saat ini tidak dapat dilepaskan dari kebijakan perberasan, karena bagi Indonesia beras masih merupakan komoditas publik yang paling strategis.

"Perum Bulog sebagai salah satu alat pemerintah untuk mendukung kebijakan perberasan nasional seperti yang tercantum dalam Inpres No.7 tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan diberikan tugas oleh pemerintah untuk melakukan pelaksanaan pembelian gabah/beras oleh pemerintah secara nasional sesuai dengan harga pembelian pemerintah,"paparnya.

Kemudian, lanjutnya, Bulog ditugaskan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan rawan pangan, penyediaan dan penyaluran beras untuk menanggulangi keadaan darurat/bencana alam serta stabilitas harga beras dalam negeri yang dilaksanakan dengan pencadangan beras pemerintah.

Alimuso mengatakan, bahwa dengan telah disetujuinya untuk RAPBN tahun 2012 sebesar 17,6 triliun lebih oleh Komisi IV DPR, Perum Bulog memperkirakan inflasi tahun 2012 sebesar 5,5%, stak awal tahun 2012 sebesar 520,110 ton, stok akhir tahun 2012 sebesar 486.872 ton, total pengadaan beras sebesar 3,4 juta ton, total penyaluran 3,4 juta ton termasuk penyaluran pengadaan Raskin tetap 3.147.841 ton.

Sementara HPP diasumsikan naik 5,5% yaitu gabah dari Rp.3.345,-/kg menjadi Rp.3.530,-/kg beras dari Rp.5.060,-/kg menjadi Rp.5.340,-/kg dan biaya-biaya operasional dan lainnya disesuaikan dengan perkiraan kenaikan inflasi.

Alimuso menambahkan, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas sistem pengendalian internal Perum Bulog periode tahun buku 2009 dan 2010, dari hasil reviu terhadap aktivitas pengendalian ditemukan kelemahan pengendalian intern yaitu pengelolaan aset tetap Perum Bulog belum memadai mengakibatkan nilai aset belum sepenuhnya handal dan berpotensi rusak/hilang.

Perum Bulog, lanjut Alimuso, telah meminta kepada Kadivre seluruh Indonesia untuk melakukan inventarisari asset bergerak dan tidak bergerak. Selanjutnya divre selindo telah menindaklanjutinya dengan melakukan pemutakhiran data inventaris/aset tetap dilakukan secara periodik setiap tahun dan pengklasifikasian daftar aktiva tetap menurut golongan dan kodefikasi. (Spy).